Walikota Bima Bertemu Menteri Kehutanan untuk Percepatan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Jakarta, 14 April 2025 –Walikota Bima, HA Rahman, SE beserta rombongan dari Pemerintah Kota Bima yang terdiri atas Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Demokrat, Abdul Rauf, ST., MM, Seketaris Wilayah Provinsi NTB dari Partai Solidaritas Indonesia, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP., mengadakan pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni beserta jajaran, Wakil Menteri Kehutanan, Direktur Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat—untuk membahas percepatan pada kawasan hutan bagi pembangunan Kampus IAIN dan fasilitas umum di Kota Bima.
Dalam pertemuan tersebut, Walikota Bima menegaskan bahwa seluruh persyaratan dan kewajiban terkait pelepasan kawasan hutan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1228/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pembangunan Kampus IAIN dan Fasilitas Umum Kota Bima Atas Nama Walikota Bima di Kota Bima Provinsi NTB Seluas 51 Ha telah dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan berdasarkan SK tersebut yakni 17 November 2024 yang lalu. “Semua dokumen dan persyaratan telah tuntas, sehingga kami sangat mengharapkan percepatan dalam penetapan area kawasan definitif hutan ini agar pembangunan bisa segera dilaksanakan,” ujar Walikota.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menanggapi pernyataan tersebut dengan baik. Ia memerintahkan kepada jajarannya agar langsung mendengarkan dan memproses penetapan area kawasan tersebut dalam waktu dekat, guna mendukung upaya pembangunan di Kota Bima.
Dalam kesempatan itu juga Abdul Rauf juga menyampaikan proposal yang merekomendasikan bantuan pengadaan kemiri dan kebutuhan pendukung lainnya untuk kelompok tani di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Proposal tersebut diharapkan dapat mendukung upaya konservasi lahan dan hutan di daerah hulu, meningkatkan ekosistem lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Acara audiensi ini diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan proposal, dan penyerahan souvenir sebagai simbol kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dan Kementerian Kehutanan RI dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan langkah ini, inisiatif pembangunan Kampus IAIN dan fasilitas umum di Kota Bima yang diharapkan dapat segera direalisasikan.